PENGADILAN TINGGI BANTEN LAKUKAN PENGAWASAN DAERAH, SUPERVISI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DAN SUPERVISI ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
KETUA KOMISI YUDISIAL KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
PERINGATAN MAULID NABI SAW TAHUN 1442 H DAN SANTUNAN ANAK YATIM
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERIKSA KINERJA PELAYANAN PERADILAN UMUM DI PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
PEMBINAAN BIDANG TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL OLEH PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI
Lebih lanjut
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 13 NOVEMBER 2020
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 6 NOVEMBER 2020
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM CILEGON TANGGAL 6 NOVEMBER 2020
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM CILEGON TANGGAL 23 OKTOBER 2020
Lebih lanjut
Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas