PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL DENGAN PARA KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, HAKIM AD HOC, PANITERA, SEKRETARIS DAN PEJABAT STRUKTURAL TINGKAT PERTAMA dan BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN SEWILAYAH BANTEN
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA MUDA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SERANG
KUNJUNGAN DIRJEN BADILUM KE PENGADILAN NEGERI SERANG
Upacara 17 Agustus 2016 di kantor Pengadilan Negeri Serang
PEMBACAAN FAKTA INTEGRITAS
Lebih lanjut
PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA (ESELON I.a) SEKRETARIS MA TAHUN 2016
Data Mutasi Panitera
Data Mutasi Hakim
PERMINTAAN PENGISIAN CAPAIAN KINERJA PADA APLIKASI SISTIM MONITORING dan EVALUASI KINERJA TERPADU KEMENTERIAN KEUANGAN (SMART) TAHUN 2016
Lebih lanjut
Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas