RAPAT KOORDINASI ZONA INTEGRITAS DAN TINDAKLANJUT ASSESMEN INTERNAL
KUNJUNGAN KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI SERANG
RAPAT CLOSING MEETING ASSESMEN INTERNAL
SOSIALISASI LAPORAN LEMBAR KEGIATAN ELEKTRONIK (E-LLK)
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN SEKRETARIS DAN KASUBAG UMUM PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
Lebih lanjut
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM CILEGON TANGGAL 28 AGUSTUS 2020
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 28 AGUSTUS 2020
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 14 AGUSTUS 2020
Lebih lanjut
Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas