SOSIALISASI ANONIMISASI PUTUSAN SIPP PADA PENGADILAN / NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
MONITORING EVALUASI SIPP PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG
PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA 2023 PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI BULANAN BULAN JANUARI 2023 PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KEALS IA
Lebih lanjut
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 27 JANUARI 2023
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 20 JANUARI 2023
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 13 JANUARI 2023
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM CILEGON TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022
Lebih lanjut
Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas