PEMBINAAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DARI PENGADILAN TINGGI BANTEN
RAPAT OPENING MEETING ASSESMENT INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
MENCEGAH COVID 19 PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA LAKUKAN PENYEMPROTAN
RAPAT TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN DAERAH PT BANTEN DAN RAPAT PENYUSUNAN SOP PETUGAS PTSP DISABILITAS PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA SELENGGARAKAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
Lebih lanjut
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 18 JUNI 2021
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 18 JUNI 2021
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 4 JUNI 2021
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM CILEGON TANGGAL 28 MEI 2021
Lebih lanjut
Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas