Pukul :
09:43:28
, Selamat Pagi !!
Beranda
Tentang Pengadilan
Pengantar dari Ketua Pengadilan
Visi Misi Pengadilan
Tugas Pokok dan Fungsi
Profil Pengadilan
Wilayah Yuridiksi
Struktur Organisasi
Sejarah Pengadilan
Profil Hakim dan Pegawai
Ketua
Wakil Ketua
Profil Hakim
Hakim Karier
Hakim Ad Hoc Tipikor
Hakim Ad Hoc PHI
Profil Kepaniteraan
Panitera
Kepaniteraan
Panitera Pengganti
Jurusita / Jurusita Pengganti
Profil Kesekretariatan
Sekretaris
Kesekretariatan
Staf
Profil Pegawai Tidak Tetap
Profil Role Model dan Agen Perubahan
Profil Role Model
Profil Agen Perubahan
Kepaniteraan
Prosedur Berperkara
Pidana
Perdata
Tipikor
PHI
Penahanan Perkara Pidana
Penahanan Perkara Tipikor
Sistem Pengelolaan Pengadilan
E-Learning
Kebijakan / Yurisprudensi
Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Kerja dan Anggaran
Pengawasan dan Kode Etik Hakim
Kode Etik Panitera dan Jurusita
Rencana Keuangan
PTSP
Jenis Pelayanan
Standar Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Kompensasi Pelayanan
SOP PTSP
Layanan Disabilitas
Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
Saran dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas
Tata Tertib Pengadilan
Informasi Perkara
Delegasi
Statistik Perkara
Penelusuran Perkara
Jadwal Sidang
Direktori Putusan
Layanan Publik
Laporan
Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
Ringkasa LKJIP
Laporan Tahunan
Laporan Keuangan
Lap. Realisasi PNBP
Lap. Penyerapan Anggaran
Catatan atas Laporan Keuangan
Lap. Keuangan Perkara
Dipa Perencanaan
SAKIP
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Aksi
LKJIP
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Laporan SKM
Laporan SPAK
Laporan Survey Harian
Lap. Bulanan
Lap. Keadaan Perkara Tahunan
Lap. Penanganan Pengaduan
Lap. Monev Pembangunan ZI
Pengumuman
Pengumuman dan Denda Tilang
Lelang Barang dan Jasa
Penerimaan Pegawai
Informasi Kepegawaian
Jumlah Pegawai
Bezetting
DUK
Senioritas Hakim
Senioritas PP
Hukuman Disiplin
Persyaratan Kepegawaian
Kenaikan Pangkat
Pembuatan Karpeg
Pembuatan Karis / Karsu
Pendaftaran BPJS
Pengajuan Pensiun
Pengajuan Pensiun ke Taspen
Prosedur Pelayanan Informasi
Daftar Informasi Publik
Prosedur Mendapatkan Informasi
Prosedur Mengajukan Keberatan
Pengaduan Layanan Publik
Prosedur Pengaduan
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Tindak Lanjut Pengaduan
Alamat Pengaduan / Informasi Secara Elektronik
Persyaratan Pengelolaan BMN
Penetapan Status BMN
Penghapusan BMN
Jam Kerja
E-BROSUR
Layanan Hukum
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Peraturan Kebijakan
Prosedur Pembebasan Biaya Perkara
Zitting Plaats
Pos Bantuan Hukum
Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
SOP
SOP Hukum
SOP Perdata
SOP Pidana
SOP PHI
SOP Tipikor
SOP Umum
SOP Kepegawaian
SOP PTIP
Laporan Survey Harian
Biaya Perkara
PHI
Perdata
Peraturan
Eraterang
Berita
Berita Terkini
Artikel
Galeri Kegiatan
Galeri Sidang
Hubungi Kami
Alamat dan Sosial Media
Assistant Virtual / Whatsapp Bot
Reformasi Birokrasi
ZI
Area I
Area II
Area III
Area IV
Area V
Area VI
LKE ZI
Inovasi Pengadilan
Akreditasi Penjaminan Mutu
Manual Mutu
SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Sertifikat Akreditasi
SK Penetapan Nilai AKreditasi
HUKUM
LARANGAN MEMBERI PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG RI DAN PIMPINAN PENGADILAN
Jun
28
Konten :
berita
hukum
Telah dibaca : 3.170 Kali
Berikut Kami Sampaikan Suratnya
« kembali
